4 Tahun Harun Masiku Belum Ditangkap, ICW Desak KPK Evaluasi Menyeluruh di Penindakan KPK
JAKARTA,quickq苹果版用不了啦 DISWAY.ID--Buronan KPK, Harun Masiku sudah empat tahun belum juga ditemukan.
Sejauh ini KPK baru berhasil meringkus penerima suap, mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan dan pihak perantara, Saeful Bachri dan Donny Istiqomah.
Sedangkan pemberi suap, mantan calon anggota legislatif asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih berkeliaran tanpa adanya proses hukum.
BACA JUGA:KPK Terus Buru Keberadaan Harun Masiku
Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menyebut ada 4 hal yang harus dilakukan oleh KPK agar Harun Masiku bisa segera ditemukan.
"Pertama, Pimpinan KPK harus mengevaluasi struktural penindakan KPK yang bertanggungjawab terhadap pencarian Masiku, mulai dari Deputi Penindakan, Direktur Penyidikan, hingga level satuan tugas," kata Kurnia kepada wartawan, Selasa, 16 Januari 2024.
Menurutnya, hal ini penting agar kemudian bisa terpetakan di mana sebenarnya hambatan dalam proses hukum terhadap Masiku.
ICW juga meminta KPK memperkuat kerja sama dengan Interpol dan Bareskrim Polri. Kerja sama itu merupakan upaya mencari keberadaan Harun yang diduga ada di luar negeri.
BACA JUGA:93 Pegawai KPK Diduga Terlibat Pungli Rutan, Sidang Etik Mulai 17 Januari 2024
"Bahkan, akan lebih baik lagi jika dibentuk tim gabungan yang berada di bawah koordinasi Pimpinan KPK dan Kapolri," imbuhnya.
Selain itu, Kurnia mengatakan KPK harus segera menuntaskan kasus korupsi Harun Masiku dengan cara melakukan pengembangan seperti meminta keterangan tambahan dari mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang merupakan penerima suap dari Harun.
"Sebab, ada indikasi kuat sumber uang suap Masiku berasal dari pejabat teras partai politik," tukasnya.
Selanjutnya, ICW lalu menyoroti pengawasan dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK dalam penanganan perkara Harun Masiku.
BACA JUGA:Dewas KPK: Dugaan Pungli di Rutan KPK Capai Rp 6,1 Miliar
- 1
- 2
- »
相关文章:
- Saat Banyak Simpatisan Tumbang, Ini Reaksi Prabowo
- Begini Cara Cek Akreditasi Kampus dan Prodi di BAN
- Viral Mahasiswa Unnes Diduga Lakukan Pemerkosaan, Ini Klarifikasi Kampus
- PT Victoria Care Indonesia Tbk Umumkan Perubahan Pengurus Perseroan dan Pembagian Dividen
- Perang Tarif Brutal, Geely Ogah Investasi di Indonesia?
- Viral Mahasiswa Unnes Diduga Lakukan Pemerkosaan, Ini Klarifikasi Kampus
- Selidiki Kematian Dokter PPDS Undip, Menkes Sambangi Keluarga Aulia Risma Lestari
- 11 Destinasi Terbaik untuk Dikunjungi di Januari, Tak Ada Indonesia
- CKB Logistics Perluas Jangkauan Layanan Lewat Ekspansi Armada dan Fasilitas Gudang Baru
- Pos Indonesia dan Japan Post Perkuat Kolaborasi Global, Siap Hadapi Tantangan Industri Logistik
相关推荐:
- Anies Baswedan Janji Revisi UU KPK Jika Terpilih Jadi Presiden RI
- Aneka Busana Debat Ketiga Pilpres: Jaket Top Gan, Parka, dan Jas
- Bantu Penanganan Stunting, PNM Lindungi 7.000 Anak Prasejahtera
- Dilarang Menerima Mahasiswa Asing oleh Trump, Universitas Harvard Tetap Terus Melawan Pemerintah
- Diperiksa 13 Jam, SYL Dikonfrontir Bersama 7 Saksi Lainnya
- PP Presisi Lakukan Pergantian Direksi dan Komisaris, Ini Susunan Lengkapnya!
- Bakal Diakuisisi Perusahaan Singapura, Saham Emiten Minuman TGUK Terbang 34%
- Jabatannya Sisa 2 Bulan, Bahlil Minta ke Dirjen Kementerian ESDM Lembur di Kantornya
- Jadwal Sidang Praperadilan Firli Bahuri
- Gas! Baleg DPR Langsung Ambil Kesepakatan soal RUU Pilkada Hari Ini: Setuju Ya Merujuk MA!
- Elon Musk: Kami Sangat Paranoid
- Perawat RI Bersaing di Kancah Global, Penting Punya Sertifikasi Keahlian dan Kemampuan Bahasa
- Mengenal Spesifikasi MV3
- PT KAI Comuter Layani 331 Juta Lebih Penumpang Sepanjang 2023
- Alasan Raffi Ahmad Klarifikasi Melalui Konferensi Pers Usai Dituding TPPU: Menyangkut Kredibilitas
- Jadwal Sidang Praperadilan Firli Bahuri
- Tagar Nazar Pemilu Masif, Sudirman Said: Masyarakat Optimis AMIN Menang Pilpres 2024
- Gabungan Relawan Capres
- Sejumlah Menteri Dikabarkan Mundur, Jokowi: Namanya Tahun Politik
- Sejumlah Menteri Dikabarkan Mundur, Jokowi: Namanya Tahun Politik