JAKARTA,quickq最新下载ios DISWAY.ID– Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menjadi khatib dalam pelaksanaan salat Idulfitri 1446 H di Masjid Raya KH. Hasyim Asy’ari, Jakarta, Senin, 31 Maret 2025.

Dalam khotbahnya, Nusron Wahid menyampaikan tiga pesan penting yang dapat dimaknai setelah menjalani bulan Ramadan: pesan moral, keadilan sosial, dan jihad.

BACA JUGA:Jelang Libur Lebaran, Menteri Nusron Umumkan Kantor Pertanahan Tetap Buka Layani Masyarakat

"Pesan pertama adalah pesan moral dalam diri kita atau tahdzibun nafsi. Artinya, di bulan Ramadan kita harus mawas diri. Kedua, pesan keadilan sosial karena salah satu kewajiban memasuki bulan Syawal adalah membayar zakat fitrah. Ketiga adalah jihad, yaitu usaha manusia untuk mencapai derajat yang lebih tinggi," ungkap Nusron.

Terkait dengan keadilan sosial, Nusron menekankan pentingnya semangat Ramadan dalam menciptakan pemerataan ekonomi, terutama di sektor pertanahan.

Ia menyebut bahwa prinsip keadilan menjadi dasar dalam kebijakan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB), sebagaimana diarahkan oleh Presiden Republik Indonesia.

BACA JUGA:Serahkan 965 Sertifikat Konsolidasi Tanah di Semarang, Menteri Nusron: Tanah Harus Punya Fungsi Sosial

"Yang besar tetap harus besar, tetapi juga harus membantu yang kecil agar bisa berkembang. Tidak boleh ada dominasi satu pihak saja," tegasnya.

Pemerintah, lanjut Nusron, sedang merancang kebijakan yang mendukung usaha kecil, termasuk dengan mempermudah akses pengajuan HGU dan HGB.

Salah satu langkah konkret adalah peningkatan kewajiban perusahaan besar untuk berbagi lahan dengan masyarakat dalam skema plasma perkebunan.

BACA JUGA:Pengamat Sebut Nusron Wahid Ibarat Petinju Lunglai di Kasus Pagar Laut: Kayak Macan Kena Busung Lapar!

"Saat ini, pengusaha besar hanya memberikan sekitar 20% plasma kepada rakyat kecil. Kami berencana menaikkan angka tersebut menjadi 30-50%," jelasnya.

Selain itu, Nusron menegaskan komitmennya dalam memberantas mafia tanah yang merugikan masyarakat dan menghambat investasi.

Ia mengimbau masyarakat untuk segera menyertipikatkan tanah mereka guna menghindari sengketa dan penyalahgunaan hak atas tanah.

• 1
• 2
• »

• ·Temui Watimpres, BP2MI Minta Kebijakan Khusus untuk Keluarkan Barang PMI Tertahan di Bea Cukai
• ·Daftar 6 Zodiak yang Paling Beruntung di Tahun 2025
• ·Setelah Kantongi SK Demokrat, Ridwan Kamil Akan Daftar ke KPU DKI Hari Ini
• ·Jadi Singa di Kancah Global, Gen Z Harus Out of The Box dan Keluar dari Zona Nyaman
• ·Waspada, Ini 5 Gejala Awal Pecah Pembuluh Darah di Otak
• ·Kabar Baik Soal Pergub Warisan Ahok, Wagub Riza Patria Akhirnya Turun Tangan!
• ·2025世界大学环境设计专业排名
• ·PDIP Siap Sambut Parpol 'Balik Kanan' dari KIM Plus di Pilkada Jakarta
• ·Wujudkan Asta Cita, PLN IP UBP Labuhan Angin Dukung Sekolah di Tapian Nauli
• ·Keras! Aktor Reza Rahadian Orasi di DPR: Ini Negara Bukan Milik Keluarga, Lawan!
• ·Cara Cek Letak Tanggal Ijazah S1 untuk CPNS 2024, Pelamar Wajib Tahu!
• ·Naikkan Daya Beli Masyarakat, Pemerintah Tunjuk Pos Indonesia Salurkan BLT El Nino
• ·Muncul Kabar Anies Baswedan Bakal Jadi Menteri Kabinet Prabowo
• ·Cacar Monyet di Jakarta Barat Tembus 10 Kasus; Sembuh Satu, Tambah Satu
• ·Pemprov DKI Terpecah Akibat Geng
• ·Trump Akan Hubungi Putin dan Zelenskiy, Mau Bahas Kesepakatan Dagang